Anwar Hafid: Longsor Buranga, Karena Pemerintah Lalai

Ayotau, Palu – Anggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid, menyampaikan prihatinnya atas musibah tertimbunnya puluhan orang di lokasi tambang illegal Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Kejadian longsornya tambang buranga tidak terlepas dari lalainya pemerintah.

Musibah tertimbunnya masyarakat di area tambang seharusnya tidak terjadi kalau pemerintah tidak lalai. Pasalnya, masyarakat melakukan penambangan dilokasi yang illegal, tetapi tidak dilarang, justru dibiarkan.

“Seharusnya tambang buranga itu dilegalkan saja, supaya bisa dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Tetapi kenyatannya pemerintah tidak melakukan itu, membiarkan masyarakat menambang dilokasi illegal,” ujar Anwar Hafid, saat melaksanakan reses di Kota Palu, Kamis 25 Februari 2021.

Banyaknya masyarakat melakukan aktifitas penambangan karena kebutuhan ekonomi. Apalagi situasi pandemi covid-19 saat ini memaksa masyarakat bekerja, karena kondisi ekonomi serba sulit.

“Kita tidak mengharapkan kondisi yang terjadi di Buranga. Sebaiknya dilegalkan saja, daripada membiarkan masyarakat kerja dilokasi illegal tetapi tidak ada tindakan penegakan hukum,” tuturnya. (win)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed