AyoTau, Palu – DPRD Kota Palu menggelar Rapat Paripurna penutupan masa persidangan Catur Wulan (Cawu) II sekaligus pembukaan masa persidangan Cawu III Tahun Sidang 2026, Kamis (1/10/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Jalan Muhammad Hatta, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muchlis U. Aca. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Palu, unsur Forkopimda, pejabat perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam sambutan Pemerintah Kota Palu yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu, H. Usman, S.H., pemerintah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Usman mengatakan, pelaksanaan tiga fungsi DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penutupan masa persidangan Cawu II menjadi momentum untuk mengevaluasi agenda yang telah diselesaikan, mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan tindak lanjut, serta merumuskan langkah perbaikan pada masa persidangan berikutnya.
“Penutupan masa persidangan ini merupakan kesempatan untuk menilai kembali pekerjaan yang telah kita laksanakan, melihat agenda yang telah diselesaikan, persoalan yang masih memerlukan tindak lanjut, serta langkah perbaikan yang harus menjadi perhatian pada masa persidangan berikutnya,” ujar Usman.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian terhadap rekomendasi DPRD, menyiapkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyampaikan perkembangan tindak lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, memasuki masa persidangan Cawu III, Pemkot Palu menekankan sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama pengawalan program dan anggaran pada sisa tahun anggaran 2026.
Pertama, memastikan kualitas pelaksanaan program dan anggaran tahun berjalan melalui evaluasi kemajuan kegiatan, kesiapan penyelesaian pekerjaan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Kedua, meningkatkan ketelitian dalam pembahasan kebijakan anggaran dengan memastikan setiap keputusan didukung data yang memadai, target pendapatan realistis, dan prioritas belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ketiga, menjaga kesinambungan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah juga diminta memastikan pelayanan publik mudah diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Keempat, meningkatkan kualitas pembentukan peraturan daerah agar setiap rancangan regulasi memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai kewenangan daerah, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.
Kelima, memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif mendapat tindak lanjut.
“Setiap agenda pembahasan hendaknya memiliki tujuan yang jelas, didukung bahan yang lengkap serta diikuti dengan tindak lanjut yang dapat dipantau,” kata Usman.
Ia menegaskan, Pemkot Palu berkomitmen menjaga komunikasi dan koordinasi dengan DPRD serta meningkatkan kesiapan perangkat daerah dalam mendukung seluruh agenda persidangan.
Melalui pembukaan masa persidangan Cawu III ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mengawal program pembangunan, pengelolaan anggaran, serta peningkatan pelayanan publik di Kota Palu. (*)











