AyoTau, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjid, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Reny saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Reny menjelaskan berbagai inovasi dan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung keterbukaan informasi melalui tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”.
Sejumlah program yang dipaparkan meliputi penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat (SEHATI), program pendidikan Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Menurut Reny, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan instrumen membangun kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang kuat dan berkelanjutan.
Dukungan tersebut, lanjutnya, perlu diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, penyediaan dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik.
Reny memastikan Pemprov Sulteng akan terus mendorong terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, dan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang terbuka serta mudah dijangkau.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya. (*)
