AyoTau, Jakarta – Layanan pengaduan masyarakat berbasis digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Berani Samporoa, telah menerima 4.618 laporan hingga tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 persen laporan tercatat telah diselesaikan dengan rata-rata waktu respons tiga menit.
Capaian tersebut menjadi salah satu inovasi yang dipaparkan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan tim penguji, Reny menjelaskan bahwa Berani Samporoa merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pengaduan sekaligus mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi layanan harus diikuti dengan komitmen penyelesaian laporan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan menyampaikan pengaduan, tetapi juga memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Selain Berani Samporoa, Pemprov Sulteng juga mengembangkan sejumlah program pendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik, di antaranya penguatan tata kelola PPID, Berani Sehat (SEHATI), Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Reny menegaskan, berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan PPID serta dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Reny.
Ia memastikan Pemprov Sulteng akan terus mengembangkan inovasi pelayanan digital, memperkuat Desk PPID, dan mendorong keterbukaan informasi menjadi budaya kerja di seluruh lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
