AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat strategi penurunan stunting melalui pendekatan berbasis data dan pendampingan langsung keluarga sasaran dalam Program Berani Pelita Hati. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pola pendampingan satu OPD satu anak stunting.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebutkan, setiap OPD akan bertanggung jawab mendampingi satu anak stunting dengan estimasi bantuan sekitar Rp15 ribu per hari atau Rp400–450 ribu per bulan, yang disalurkan langsung kepada ibu anak dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.
“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong. Bawa telur, buah, susu. Bukan hanya anaknya yang diperhatikan, tapi ibunya juga,” ujar Anwar Hafid.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, menegaskan bahwa PKK menjadi ujung tombak utama karena mampu bergerak hingga tingkat dasawisma dengan pendekatan by name, by address, by case.
Ia mengungkapkan, prevalensi stunting Sulawesi Tengah berdasarkan SSGI menurun dari 27,1 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2024. Sementara data EPPGBM 2025 menunjukkan capaian lebih baik, yakni sekitar 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.
Untuk menjaga akurasi data, Pemprov Sulteng mengalokasikan insentif fiskal Rp5,6 miliar guna pengadaan alat antropometri standar serta penguatan kapasitas enumerator.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan menjelaskan penggunaan stiker pink “Ayo Cegah Stunting” sebagai simbol kepedulian sosial tanpa stigma, yang akan dicabut setelah anak dinyatakan keluar dari kategori stunting.
Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan menambahkan bahwa prevalensi stunting di Donggala terus menurun signifikan hingga mencapai 17,1 persen, di bawah standar nasional. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, termasuk PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan. (*)
