Ayotau, Palu- Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Christina Shandra Tobondo, membeberkan 16 permasalahan pokok pembangunan daerah yang dituangkan kedalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.
“Pertama, kemiskinan. Angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016-2020 masih berada di atas angka kemiskinan Nasional. Angka kemiskinan Sulteng mencapai 14,45 persen di tahun 2016 lalu menurun menjadi 13,06 persen di tahun 2020,” ungkapnya di Palu, pada 14 September 2022.
Shandra melanjutkan, masalah kedua terkait ketanahan pangan, dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, penggalian, permukiman dan niaga menggerus ketersediaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Ketiag, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang mana usia harapan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 68,69 persen tahun pada 2020, masih berada di bawah rata-rata Nasional mencapai 71,47 persen tahun.
Keempat, pendidikan inklusif, yang saat ini angka rata-rata lama sekolah (RLS) belum mencapai target, selama periode 2016-2020. Target pada tahun 2016 sebesar 8,575 poin, dan pada tahun 2020 sebesar 31,32 poin. Sedangkan realisasi pada 2016 mencapai 8,12 poin, dan pada 2020 mencapai 9,09 poin.
Kelima, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, yang tercatat Indeks pembangunan gender (IPG) mengalami penurunan dari 91,91 poin 2016 menjadi 91,87 poin pada 2020 serta masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Keenam, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi Sulteng menurun dari 9,94 persen di tahun 2016 menjadi 4,86 persen di tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 3,29 persen di tahun 2016 menjadi 3,77 persen di tahun 2020,” ucap Shandara.
Ketujuh, terkait ketidak cukupan sumber energi listrik akibat pengguna listrik rumah tangga meningkat dari 62,90 persen pada 2016 menjadi 85,18 pada 2020. Delepan, ketersedian air bersih dan pengelolaan.
“Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan masih menjadi masalah di wilayah perdesaan dan kota di Provinsi Sulteng,” ujarnya.
Permasalahan berikutnya menyangkut pembangunan insfrastruktur, peningkatan industri dan inovasi, kesenjangan intra dan antara daerah, permukiman, pola produksi dan konsumsi, perubahan iklim, sumber daya laut, ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati. Terakhir terkait kedamain masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. (JT)
Komentar