AyoTau, Paku — Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah meminta RAPBD 2027 senilai Rp4,95 triliun diarahkan pada belanja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).
Menurut Bunda Wiwik, keberhasilan APBD harus diukur dari perubahan yang dirasakan langsung masyarakat. Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan proporsi anggaran yang menyentuh kebutuhan publik serta indikator keberhasilan setiap program.
Dalam RAPBD 2027, belanja operasi mencapai sekitar Rp3,823 triliun dan belanja modal Rp486,845 miliar. PKS mendorong evaluasi terhadap belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta program berulang yang belum terukur dampaknya.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat,” ujar Wiwik.
Di sektor pendapatan, PKS menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,656 triliun. Pemerintah didorong mengoptimalkan digitalisasi pemungutan, aset daerah, serta mencegah kebocoran pendapatan tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
PKS juga menekankan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, penanganan anak putus sekolah, serta perluasan akses kesehatan di wilayah terpencil.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan UMKM dan tenaga kerja lokal, serta perlindungan perempuan dan anak. Penanggulangan kemiskinan juga diminta menggunakan data penerima manfaat yang terintegrasi agar bantuan tepat sasaran.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. (*)
