AyoTau, Palu – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan dengan menekankan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, atau yang akrab disapa Bunda Wiwik, ditegaskan bahwa Ranperda tersebut harus berpihak pada rakyat kecil dan tidak berhenti pada tataran administratif semata.
“Yang kita perjuangkan bukan hanya aturan, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ranperda ini harus hadir sebagai solusi,” tegasnya.
Bunda Wiwik menekankan pentingnya kebijakan berbasis data yang akurat dan terintegrasi agar program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta komunitas adat terpencil (KAT) yang dinilai masih belum tersentuh secara optimal oleh program pemerintah.
Selain itu, penguatan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan.
“Keberhasilan kebijakan ini diukur dari berkurangnya kemiskinan, bukan banyaknya program. Kita ingin dampak yang benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng berharap Ranperda Penanggulangan Kemiskinan dapat menjadi fondasi kebijakan yang kuat, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (**)
