AYOTAU, LUWU TIMUR- Kawasan hutan lindung bukan lahan bebas untuk dijadikan perkebunan. Siapa pun yang nekat membuka dan menguasai kawasan hutan negara tanpa izin harus berhadapan dengan hukum. Ancaman hukumannya pun tidak main-main, yakni maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.
Peringatan keras itu kini menjadi kenyataan bagi seorang pria berinisial SW. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi setelah diduga membuka kawasan hutan lindung di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur, untuk dijadikan kebun merica.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sekitar 0,68 hektare kawasan hutan telah dibuka. Di atas lahan tersebut ditemukan kurang lebih 300 tiang tanaman merica serta sebuah pondok kerja.
Kasus ini terungkap setelah petugas menerima laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Balai Gakkumhut Sulawesi bergerak melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026.
SW kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah melalui serangkaian penyidikan dan gelar perkara, penyidik akhirnya menetapkannya sebagai tersangka.
“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).
Dalam pengungkapan kasus ini, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia. Tanaman merica serta pondok kerja di lokasi juga menjadi bagian dari temuan petugas.
Namun, perkara ini tampaknya tidak berhenti pada SW. Penyidik kini mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dugaan adanya pemodal yang membiayai pengembangan kebun merica di kawasan hutan lindung tersebut.
Atas perbuatannya, SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Penindakan ini menjadi pesan tegas bahwa kawasan hutan lindung tidak boleh seenaknya dibuka, dikuasai, apalagi dialihfungsikan menjadi perkebunan tanpa dasar hukum yang sah.
Terlebih, pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, menghilangkan tutupan hutan, hingga mengancam kelestarian lingkungan.
Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Warga di sekitar kawasan hutan diharapkan tidak tinggal diam jika menemukan aktivitas pembalakan, perambahan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan.
Penindakan terhadap SW menambah daftar kasus dugaan perambahan kawasan hutan di Blok Tanamalia.
Sebelumnya, tiga pria berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga telah ditangkap dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara serupa. Mereka diduga melakukan perambahan kawasan hutan secara ilegal untuk dijadikan perkebunan merica.
Ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada 26 Oktober 2026, setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.
Dalam perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan telah dibuka menjadi perkebunan dengan kurang lebih 1.500 tanaman merica.
Jika digabungkan dengan temuan dalam perkara SW, luas kawasan hutan yang diduga telah dibuka dalam dua penindakan tersebut mencapai sekitar 2,18 hektare, dengan total kurang lebih 1.800 tanaman merica.
Berulangnya pengungkapan kasus di Blok Tanamalia memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah aktivitas perambahan ini hanya dilakukan oleh para penggarap di lapangan, atau ada pihak lain yang berada di belakangnya?
Karena itu, pengusutan dugaan keterlibatan pemodal, pemberi modal, maupun pihak yang mengambil keuntungan dari pembukaan kawasan hutan menjadi penting untuk dilakukan.
Penegakan hukum jangan sampai hanya berhenti pada mereka yang bekerja di lapangan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Hutan lindung bukan warisan untuk dirusak demi keuntungan sesaat. Menjaganya adalah tanggung jawab bersama demi kelestarian lingkungan dan generasi mendatang. (**)











