Rakorda TPID, Wagub Tekankan Stok Pangan dan Penyerapan KUR

Ayotau, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, H. Ma’mun Amir didampingi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR. Rudi Dewanto, Kakanwil DJBP Irfa Amri Ak, serta Kepala BPS Sulawesi Tengah secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan tim pengendalian inflasi daerah dalam rangka koordinasi pengamanan ketersediaan pasokan pangan dan optimalisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tengah bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Senin 13 September 2021.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan wakil gubernur, pelaksanaan Rakor merupakan salah satu ikhtiar untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah akibat pandemi Covid-19, untuk itu selaku ketua tim TPID, diharapkan kepada semua unsur di tingkat provinsi maupun TPID kabupaten kota, beserta perangkat daerah terkait untuk bersungguh-sungguh menunjukkan kerjasama dan kerja keras sesuai tugas pokok masing-masing, melalui langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian Sulawesi Tengah demi memenuhi cita-cita yaitu Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju.

“Pada Rakornas TPID 2021 bulan Agustus kemarin, TPID Sulteng sudah masuk nominasi TPID terbaik di wilayah sulawesi. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan mari kita tingkatkan kerjasama untuk menjadi yang terbaik di tahun depan dan seterusnya,” sebut Wakil Gubernur.

Lebih lanjut Wakil Gubernur menguraikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2021, tingkat inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,36 persen, sementara inflasi tahun kalender dari Desember 2020 hingga Agustus 2021 sebesar 1,11 persen dan inflasi tahun ke tahun dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021 sebesar 1,89 persen.

Tekanan inflasi pada periode laporan dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok kesehatan sebesar 1,32 persen, namun demikian inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut masih berada dalam kisaran target inflasi tahunan yaitu 3+1%, atau sebesar 2% sampai 4%.

Pada kuartal dua tahun 2021, perekonomian provinsi sulawesi tumbuh sebesar 15,39 persen. Disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan mencapai 9,28 persen, diikuti lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 2,67 persen, dan lapangan usaha konstruksi sebesar 1,35 persen. Pada tahun kedua pandemi covid-19, berdasarkan hasil pendataan BPS pada triwulan dua tahun 2021, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lanjut Wakil Gubernur juga telah melakukan penandatanganan MoU bersama PT. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penyiapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk wilayah Sulawesi Tengah sebesar 5 triliun rupiah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah melalui pinjaman lunak.

Wakil Gubernur berharap agar semua pihak bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dalam rangka menopang apa yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk membangun infrastruktur khususnya jalan antar kabupaten dalam rangka memperlancar suplai kebutuhan ke ibu kota guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. “Insya Allah tahun 2021/2022 program pemerintah provinsi erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan di kabupaten kota melalui 100 miliar, sebagai contoh infrastruktur yang akan ditangani secara serius, penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

“Kerjasama yang baik antar kabupaten kota dan provinsi kita harapkan bisa mengurangi masalah kemiskinan, mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan ini bisa selesai sesegera mungkin dan masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang di Sulawesi Tengah,” harap Wakil Gubernur.

Sementara itu, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR. Rudi Dewanto, SE, MM menjelaskan TPID pusat/daerah mempunyai beberapa tugas ; 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Melakukan langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan dan pencapaian sasaran inflasi yang diterapkan oleh pemerintah dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

“Secara umum fokus program pengendalian inflasi baik di level pusat maupun daerah diarahkan pada upaya menjaga dan melaksanakan 4K (HPDK) yakni ; keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat terhadap harga-harga,” jelas Dr. Rudi Dewanto.

Rakor TPID dilaksanakan secara langsung dan virtual. Bupati Sigi, Sekot Palu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Wakil Bupati Donggala, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Pertanian dan Sejumlah pimpinan perbankan serta pejabat terkait lainnya hadir secara langsung di Gedung Polibu dengan menerapkan protokoler kesehatan.

Sementara para bupati dan pejabat daerah lainnya serta pimpinan Bank Indonesia dan pihak terkait lain mengikuti secara virtual dari daerah masing-masing.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed