AyoTau, Palu – Lima provinsi penghasil nikel resmi mendeklarasikan Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) sebagai wadah kolaborasi memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengelolaan sumber daya nikel. Deklarasi dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja bersama antardaerah. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr Anwar Hafid, menyaksikan langsung pembentukan FD-PNI tersebut.
Forum tersebut diikuti DPRD dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Hadir pula Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, dan akademisi yang memberikan dukungan terhadap urgensi forum tersebut.
Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, menyampaikan bahwa FD-PNI dibentuk untuk menyatukan langkah mengawal kebijakan nasional terkait nikel, termasuk skema DBH, isu lingkungan, tata kelola industri, serta perlindungan masyarakat adat di kawasan tambang.
“Forum ini akan menjadi ruang pertukaran data, kajian, dan pengalaman. Dengan kekuatan kolektif, perjuangan kita lebih terarah dan memiliki posisi tawar lebih kuat di tingkat nasional,” ujarnya.
Forum ini diharapkan menjadi kekuatan nasional baru yang menyuarakan aspirasi daerah penghasil nikel, sekaligus mendorong kebijakan lebih adil dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah. (*)
