AyoTau, Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP dan diterima langsung oleh pejabat setempat.
Rombongan Komisi II DPRD Sulteng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, bersama anggota lainnya, Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto.
Koordinasi ini bertujuan memperkuat wawasan dan strategi pengembangan sektor pangan, kelautan, dan pertanian dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan nasional.
Dalam sambutannya, Sony Tandra menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mendukung ketersediaan pangan di masa depan.
“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Dalam pertemuan tersebut, Sony juga menggali informasi mengenai strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di ibu kota.
Ia menanyakan apakah kebutuhan pangan DKI lebih banyak dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain, atau memiliki lahan dan produksi pangan mandiri di wilayahnya.
Sementara itu, Suryanto turut menyoroti struktur kelembagaan Dinas KPKP, yang mengintegrasikan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi. Ia menilai hal ini menarik untuk dipelajari sebagai referensi penguatan tata kelola organisasi perangkat daerah di Sulteng.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan di DKI Jakarta memang berasal dari daerah lain, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, Pemprov DKI berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga, distribusi, serta ketahanan pangan perkotaan, di antaranya melalui program bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan penguatan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga menjelaskan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pemerintah daerah terus memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, seperti perahu, mesin, alat tangkap, serta dukungan bengkel perbaikan alat nelayan.
Menanggapi hal itu, Sony Tandra menanyakan lebih lanjut mengenai teknologi budidaya ikan yang diterapkan di DKI Jakarta, apakah masih menggunakan metode tradisional atau sudah beralih ke sistem bioflok modern. Ia juga menyoroti penyediaan benih ikan bagi pembudidaya lokal.
Pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa saat ini DKI Jakarta telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri, yang mendukung para pembudidaya baik secara tradisional maupun modern. Teknologi bioflok telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi di lahan terbatas.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap pengalaman dan praktik terbaik (best practice) dari Dinas KPKP DKI Jakarta dalam mengelola sektor ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian, sehingga dapat diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai potensi dan karakteristik daerah.
“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan serta petani di Sulawesi Tengah,” tutup Sony. (Win)
