AyoTau, Palu – Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri, H. Yudia Ramli, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis BUMD, BLUD, dan SIPD BMD yang digelar BPKAD Sulteng, Sabtu 1 November 2025.
Yudia menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah dapat dicapai melalui optimalisasi tiga instrumen utama: BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD).
“BUMD, BLUD, dan BMD adalah instrumen penting untuk memperkuat fiskal daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi ekonomi, memperluas pelayanan publik, dan memaksimalkan aset agar memberi nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan BUMD dan pengelolaan BMD yang produktif harus sejalan dengan sistem penganggaran APBD yang transparan.
“BLUD merupakan bagian dari PAD yang fleksibel—tidak wajib setor tetapi wajib lapor. Sedangkan pengelolaan BMD yang tidak maksimal berimplikasi pada opini BPK. Semua ini akan terintegrasi melalui SIPD RI,” tegas Yudia.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipimpin Plt. Kepala BPKAD, Dr. Rudi Dewanto, menghadirkan tiga narasumber dari Kemendagri. Diskusi berlangsung dinamis, membahas isu teknis dan strategis terkait penyelarasan kebijakan, penguatan kapasitas aparatur, hingga integrasi sistem keuangan daerah berbasis SIPD.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap hasil diskusi ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.(*)
