AyoTau, Palu – DPRD Kota Palu curhat masalah pembangunan sekolah terdampak bencana 28 September 2018 lalu ke Kemendikbud. Hal itu sebagai upaya DPRD Kota Palu meminta bantuan Kemendikbud menyelesaikan permasalahan dan kendala pembangunan sekolah terdampak tersebut.
Ketua DPRD Kota Palu, Armin, dadampingi Wakil Ketua Erman Lakuana, anggota Komisi A Mutmainah Korona dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Ridwan Karim, beberapa hari lalu menghadap salah satu perwakilan Kemendikbud untuk menceritakan masalah dan kendala pembangunan sekolah terdampak bencana saat ini.
Mutmainah Korona menjelaskan, DPRD Kota Palu berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai persoalan pembangunan sekolah dasar paska bencana likuifaksi yang belum tuntas.
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah SD Inpres Perumnas Balaroa, telah memasuki tahun ke 5 tapi masih menggunakan sekolah darurat.
“Sementara kondisi sekolah darurat yang digunakan siswa dan ruang guru selama ini, banyak menemui kendala, salah satunya sering mengalami kebanjiran, dan sebagainya,” jelasnya.
Lanjut Mutmainah, tahun 2023, alokasi pembangunan SD sudah teranggarkan melalui dana rehab rekon PUPR, namun ada beberapa kendala yang menghalangi percepatan pembangunan sekolah yaitu mengenai lahan dan legalitas pembangunan sekolah.
Dari problem yang dialami oleh SD Inpres Perumnas Balaroa dari 9 SD lainnya, yang rusak dan hilang karena bencana likuifaksi dan tsunami, DPRD Kota Palu berinsiatif untuk memfasilitasi masalah ini dan bagimana langkah–langkah percepatan pembangunan SD harus segera realisasi tahun 2023.
Proses konsultasi memberi jalan baik untuk segera mendapat solusi terbaik bagi di pemerintah propinsi dan pemerintah kota.
“Utamanya fasilitas pendidikan paska bencana 28 september 2018 yang terdata dalam tahapan rehab rekon Kota Palu,” jelasnya.(*)
Komentar