AyoTau, Palu – DPRD Kota Palu bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Wali Kota Palu terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Rabu (30/9/2026).
Pendapat akhir Wali Kota Palu disampaikan Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin. Dalam penyampaiannya, Imelda menekankan pentingnya ketepatan waktu dan ketelitian dalam proses penyusunan hingga penetapan Perubahan APBD 2026.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah dijadwalkan paling lambat 30 September 2026.
Menurutnya, ketepatan waktu diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kesempatan yang cukup untuk menjalani tahapan evaluasi, penyempurnaan, penetapan, hingga pelaksanaan anggaran.
Selain itu, setiap penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus memiliki dasar yang jelas serta konsisten dalam seluruh dokumen anggaran.
Imelda juga menyebutkan bahwa saran dan catatan DPRD menjadi bahan penting bagi Pemkot Palu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta agar target pendapatan disusun secara realistis, sementara belanja daerah diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kebersihan, serta perlindungan masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap program perlu dinilai berdasarkan manfaat, kesiapan pelaksanaan, dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Imelda turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak mengusulkan kegiatan atau subkegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Setelah persetujuan bersama, Ranperda Perubahan APBD 2026 beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dievaluasi.
Penyampaian tersebut dijadwalkan paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama. Selanjutnya, hasil evaluasi diberikan paling lambat 15 hari kerja setelah rancangan diterima.
Untuk memperlancar tahapan tersebut, Imelda meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait segera menyiapkan seluruh dokumen pendukung serta memastikan kesesuaian angka dan lampiran anggaran.
Ia menegaskan, penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota mengenai penjabaran anggaran harus mengikuti hasil evaluasi dan ketentuan perundang-undangan.
Setelah seluruh tahapan selesai, pelaksanaan anggaran diharapkan berjalan tertib dengan memperhatikan sisa waktu tahun anggaran. Pengawasan internal, pengendalian kegiatan, dan pelaporan juga diminta diperkuat agar penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Imelda berharap sinergi antara DPRD dan Pemkot Palu terus terjaga, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan anggaran daerah.
“Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya menjadi dasar untuk memperbaiki keputusan serta memperkuat tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Palu,” pungkasnya.(*)











