AyoTau, Jakarta — Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, Smenegaskan DPRD Sulteng siap mengawal tindak lanjut komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
Wiwik mengatakan perjuangan mendapatkan DBH yang lebih adil harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Menurutnya, revisi kebijakan pemerintah pusat diharapkan memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi daerah penghasil maupun wilayah yang menjadi lokasi pengolahan sumber daya mineral.
“Semangatnya adalah bagaimana kekayaan alam yang ada di Sulawesi Tengah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sulteng. Kita ingin pembangunan daerah memiliki dukungan fiskal yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wiwik dalam pernyataan pers usai mengikuti pertemuan dengan Menteri ESDM di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ia menekankan, komitmen pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada hasil pertemuan. Menurutnya, diperlukan pengawalan hingga menghasilkan kebijakan konkret.
“Pertemuan ini adalah langkah awal yang sangat positif. Selanjutnya kita harus bersama-sama mengawal proses revisinya agar kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah benar-benar terakomodasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menindaklanjuti persoalan penetapan daerah penghasil dan pengolah mineral dan batu bara, termasuk membuka ruang revisi terhadap Kepmen ESDM Nomor 157 Tahun 2026.
Kepmen tersebut menjadi sorotan karena Morowali dan Morowali Utara tidak tercantum sebagai daerah pengolah, meski kedua wilayah merupakan pusat aktivitas pengolahan dan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah.
Pemerintah daerah dan DPRD Sulteng kini menunggu langkah konkret pemerintah pusat dalam memperbaiki kebijakan tersebut. (*)
