AyoTau, Palu – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan berbasis keluarga miskin agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Bunda Wiwik, persoalan kemiskinan hingga kini masih menjadi tantangan klasik karena belum adanya kesamaan persepsi dalam mendefinisikan siapa yang masuk kategori miskin.
“Semua stakeholder perlu merumuskan definisi dan indikator kemiskinan yang sama agar penanganannya lebih terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan terintegrasi lintas sektor, mulai dari perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, Bunda Wiwik mendorong peningkatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target yang jelas setiap tahun, serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang divalidasi hingga tingkat desa dan kelurahan guna memastikan ketepatan sasaran program bantuan.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan, seperti jalan desa, akses listrik, dan jaringan internet, dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM harus diperkuat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Bunda Wiwik juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan wirausaha baru, serta kemitraan dengan sektor swasta.
Ia menambahkan, evaluasi berkala terhadap program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan indikator yang terukur dan berbasis hasil (outcome), agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata. (*)
