AyoTau, Palu – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu mematangkan pembahasan program kerja, alokasi anggaran, dan target pendapatan daerah sebagai bagian dari persiapan pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut berlangsung intensif selama dua hari, Jumat (24/7/2026) hingga Senin (27/7/2026), dengan melibatkan pimpinan dan komisi-komisi DPRD Kota Palu.
Rapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai usulan program dari masing-masing komisi dengan kapasitas keuangan daerah. Beragam masukan dari sektor berbeda kemudian dihimpun sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran yang lebih terarah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, mengatakan komisinya memiliki ruang lingkup bidang perekonomian, keuangan dan aset daerah, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurut Rusman, salah satu perhatian utama Komisi B adalah memastikan kebijakan anggaran mampu mendorong penguatan ekonomi lokal.
“Kami mendorong agar alokasi anggaran benar-benar dapat memperkuat sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan pariwisata. Namun di sisi lain, kita juga harus menjaga agar kinerja keuangan daerah tetap stabil dan berkelanjutan,” ujar Rusman, Senin (27/7/2026).
Ia menambahkan, pembahasan bersama Banggar menjadi bagian dari upaya DPRD mengoptimalkan fungsi penganggaran sekaligus pengawasan. Dengan demikian, anggaran yang disusun diharapkan lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Selanjutnya, hasil pembahasan dari masing-masing komisi akan dihimpun dalam laporan rekomendasi resmi. Dokumen tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam tahapan finalisasi Ranperda APBD Perubahan 2026 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD Kota Palu.
