AyoTau, Palu — Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, mendorong pemerintah daerah bersama DPRD membahas kebutuhan fasilitasi pesantren dalam perencanaan APBD 2027. Pembahasan tersebut perlu didasarkan pada pendataan yang akurat dan evaluasi pelaksanaan program.
Bunda Wiwik, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, menilai dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan manfaat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Alumni Pondok Pesantren Modern terpadu Al-Kamal Kunir Srengat Blitar dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta ini, mengatakan bahwa dalam momentum Hari Santri Nasional 2026, ia menekankan perlunya perencanaan pendanaan yang terukur, transparan, dan berkelanjutan. Penentuan prioritas program perlu mempertimbangkan kondisi riil pesantren serta kebutuhan para santri dan tenaga pendidik.
“Pemutakhiran data merupakan langkah mendasar sebelum menetapkan sasaran program. Pendataan perlu mencakup jumlah pesantren, santri, tenaga pendidik, kondisi bangunan, fasilitas pembelajaran, serta potensi ekonomi Lembaga,”katanya.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan dan menyusun prioritas dukungan. Dengan demikian, perencanaan fasilitasi memiliki pijakan yang lebih menyeluruh daripada hanya mengandalkan pengajuan bantuan secara individual.
Bunda Wiwik juga menilai integrasi data dapat membantu pemerintah daerah mengevaluasi jangkauan dan manfaat program. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan untuk menentukan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
Ia mendorong koordinasi antara perangkat daerah, Kementerian Agama, dan pengelola pesantren agar proses pendataan menghasilkan informasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
Bunda Wiwik menekankan bahwa usulan program perlu disertai indikator kinerja dan mekanisme pelaporan. Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat diukur.
“Melalui perencanaan berbasis kebutuhan, ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas pesantren secara lebih tepat sasaran,”tandasnya.(*)
