AyoTau, Palu – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memanggil khusus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr Sandra Tobondo, terkait banyaknya pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang tidak realisasi dan tidak sesuai penempatannya.
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Sonny Tandra, meminta penjelasan kepala Bappeda penyebab banyaknya pokir tidak realisasi sesuai usulan dalam proposal masyarakat.
Dia mencontohkan, ada permintaan masyarakat bantuan rumpon ikan, setelah itu diinput dalam pokir anggota dewan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, pihak dinas seenaknya saja main ganti menjadi bantuan rumput laut, bahkan anggota dewan pemilik pokir tidak mengetahui siapa kelompok penerima rumput laut itu.
“Ulah dinas seperti begini, anggota dewan yang kena sasaran di masyarakat, bahkan dituduh sebagai pembohong,” kata Sonny Tandra.
Begitu juga pokir jalan kantong produksi yag diinput di Dinas Pangan, tiba-tiba anggarannya berpindah ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, ujung-ujunganya dinas Tanaman Pangan tidak bisa realisasikan karena bukan tupoksinya.
“Pokir berpindah OPD ini banyak terjadi di tahun 2023, kami khawatir ini tidak terealisasi, kalaupun realisasi waktunya tertunda hingga perubahan APBD 2023,” tegas Sonny.
Karena itu, Sonny Tandra yang didampingi Zainal Abidin Ishak, mendesak Bappeda untuk mengembalikan usulan pokir sesuai penempatan semula oleh anggota dewan.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Sulteng, Sandra Tobondo mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Menurutnya, Bappeda tidak ada main utak atik pokir anggota dewan.
“Kedepan kalau terjadi seperti begini, mohon anggota dewan segara hubungi saya, biar cepat saya antisipasi,” tutur Sandra.(win)
Komentar