AyoTau, Palu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut diyakini menjadi salah satu kunci memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, mengatakan penguatan akses keuangan harus diiringi dengan sinergi antarlembaga agar pelaku UMKM semakin mudah memperoleh pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usahanya.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan akses pembiayaan yang semakin luas, UMKM diharapkan mampu tumbuh, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” ujar Bonny Hardi Putra pada kegiatan Jurnalis Update Triwulan II 2026 yang digelar OJK Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (2/7/2026).
Dalam forum tersebut, OJK bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan memaparkan perkembangan ekonomi daerah, kinerja fiskal, serta upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Data hingga 30 Juni 2026 menunjukkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sulawesi Tengah telah mencapai Rp2,07 triliun kepada 44.815 debitur. Nilai tersebut terdiri atas KUR Mikro sebesar Rp1,34 triliun, KUR Kecil Rp644,93 miliar, KUR Supermikro Rp1,79 miliar, serta pembiayaan UMi sebesar Rp82,38 miliar.
Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah dengan penyaluran KUR Mikro terbesar, disusul Kabupaten Morowali, Donggala, Poso, dan Kota Palu. Sementara untuk pembiayaan Ultra Mikro, penyaluran terbesar juga tercatat di Kabupaten Parigi Moutong, kemudian Donggala, Banggai, Sigi, dan Kota Palu.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Harmoni. Skema tersebut diarahkan untuk memberikan subsidi bunga pembiayaan Ultra Mikro sehingga pelaku usaha memperoleh akses modal dengan biaya yang lebih ringan.
Pada kesempatan yang sama juga dipaparkan kondisi ekonomi Sulawesi Tengah yang masih menunjukkan kinerja positif. Hingga Triwulan I 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,32 persen (year on year), jauh di atas rata-rata nasional. Sementara inflasi pada Mei 2026 tercatat 2,77 persen (yoy), mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan APBN di Sulawesi Tengah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp3,51 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp8,85 triliun. Belanja pemerintah tersebut diharapkan terus menjadi penggerak aktivitas ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional dan pembangunan daerah.
Bonny menegaskan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah, industri jasa keuangan, serta instansi terkait untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. (*)
