AyoTau, Palu – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, memproyeksikan perekonomian Sulawesi Tengah sepanjang 2026 masih akan tumbuh tinggi pada kisaran 7,75 hingga 8,55 persen (year on year/yoy). Optimisme tersebut didukung masih kuatnya sektor industri pengolahan, investasi, dan permintaan domestik, meski dibayangi berbagai risiko global maupun domestik.
Hal itu disampaikan Muhammad Irfan Sukarna saat memaparkan Perkembangan dan Prospek Perekonomian Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2026 pada kegiatan Jurnalis Update Triwulan II yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (2/7/2026).
Irfan menjelaskan, pada Triwulan I 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,32 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang mencapai 9,43 persen, capaian tersebut masih menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga secara nasional, setelah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.
“Struktur ekonomi Sulawesi Tengah masih didominasi sektor industri pengolahan yang menjadi motor utama pertumbuhan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, perlambatan yang terjadi pada sektor industri pengolahan terutama dipengaruhi dinamika industri nikel. Dari sisi domestik, pembatasan kuota RKAB bijih nikel, moratorium pembangunan smelter kelas I, hingga penerapan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) berdampak pada terbatasnya pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya produksi.
Sementara dari sisi eksternal, ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah, turut memengaruhi rantai pasok bahan baku seperti sulfur yang dibutuhkan industri pengolahan nikel berbasis Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Kendati demikian, permintaan global diperkirakan tetap terjaga seiring aktivitas manufaktur negara-negara mitra dagang yang masih berada pada fase ekspansi.
Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga memperkirakan inflasi Sulawesi Tengah tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen sepanjang 2026. Namun demikian, beberapa faktor tetap perlu diantisipasi, di antaranya potensi El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, kenaikan harga energi global, serta gangguan distribusi akibat bencana alam.
Pada Juni 2026, inflasi Sulawesi Tengah tercatat 3,83 persen (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok pangan bergejolak (volatile food), seperti cabai rawit, aneka ikan, dan beras, yang dipengaruhi terganggunya distribusi pascagempa di sejumlah wilayah serta menurunnya aktivitas melaut akibat kekhawatiran gempa susulan. Selain itu, kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, serta harga emas turut memberikan andil terhadap inflasi daerah.
Di sisi lain, digitalisasi sistem pembayaran di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Mei 2026, jumlah transaksi menggunakan QRIS mencapai 41 juta transaksi, meningkat 348 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pengguna QRIS juga telah mencapai sekitar 400 ribu orang, sedangkan merchant QRIS sebanyak 340,29 ribu, dengan sekitar 79 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro.
“Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital,” jelas Irfan.
Dalam kesempatan tersebut, Irfan juga menegaskan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berbagai bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, memperkuat sektor keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Bank Indonesia telah menaikkan BI-Rate menjadi 5,75 persen sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pada 2026 dan 2027. (*)
