oleh

Wiwik Presentasi Filosofi Perda di Depan Peserta Bimteknas Aleg

Ayotau, Jakarta – Peserta Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif Perempuan PKS se-Indonesia, terkesan dengan paparan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, SAg, MH, saat memaparkan dasar filosofis di balik pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda).

“Secara umum, bahwa dalam penyusunan sebuah regulasi, salah satunya Perda, maka harus dilandasi tiga aspek, yakni aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Tujuannya, agar Perda yang diputuskan, tepat sasaran dan dapat menjadi payung hukum. Juga untuk mengisi ruang-ruang hukum, dalam menciptakan keadilan dan menjadi jaminan bagi warga negara dalam menjalankan segala aktivitasnya,”kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya.

Bunda Wiwik, diminta menjadi salah satu pembicara, dalam acara Bimteknas Aleg Perempuan PKS, yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Fraksi PKS DPR-RI. Bimteknas yang diikuti Aleg khusus perempuan PKS se-Indonesia tersebut, digelar di salah satu hotel di Jakarta. Dilaksanakan selama tiga hari, sejak Rabu hingga Jumat (24 Juni 2022).

Bunda Wiwik, diminta untuk menyampaikan paparan dengan tajuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai Payung Hukum Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat. Bunda Wiwik, tampil panel bersama Hj. Kokom Komariyah, Wakil Ketua DPRD Kab Kuningan Jawa Barat, Jumat 24 Juni 2022.

Menurut Bunda Wiwik, bahwa Regulasi hadir, bertujuan untuk mengatur. Agar tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan, dan tidak ada pihak yang benar-benar dirugikan. Semuanya memperoleh haknya secara proporsional

Katanya, aturan dilahirkan, untuk menjamin setiap warga negara agar memperoleh hak-haknya. Mulai dari hak yang paling asasi, hingga hak menikmati kebebasan dalam berusaha dan berekspresi. Merujuk pada landasan filosofis tersebut, maka menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah ini, bahwa seharusnya pertimbangan utama dalam melahirkan regulasi, salah satunya Perda, adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan haknya. Jaminan keamanan, jaminan kenyamanan, serta jaminan bisa melakukan segala aktivitasnya dengan baik.

“Bukan malah melahirkan aturan, yang justru menjadi horor. Salahsatunya, berbagai macam ancaman pungutan, dengan alasan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”katanya lagi.

Belum lagi, kata Bunda Wiwik, adanya Perda yang mubazir. Dikatakan mubazir, selain proses pembahasannya yang menelan anggaran daerah yang tidak sedikit serta tenaga dan waktu yang tidak singkat, namun ketika telah disahkan menjadi regulasi baru, Perda tersebut tidak mampu diimplementasikan secara maksimal. Bahkan ada Perda yang benar-benar tidak dilaksanakan segala tata aturan yang ada di dalamnya.

“Salah satu penyebabnya, berdasarkan analisa kami, bahwa Perda yang tidak efektif itu, karena tidak dilekatkan pada satu atau beberapa OPD, sehingga otomatis tidak memiliki kekuatan anggaran dalam impelementasinya,”tandasnya.

Kegiatan Bimteknas Aleg Perempuan PKS, mengusung tema “Strategi Transformatif, Kolaboratif & Kontributif Aleg Perempuan PKS Se Indonesia. Bimteknas dilaksanakan selama tiga hari, sejak Rabu. Di antara rangkaian materi yang disuguhkan, di antaranya arahan oleh Ketua Majelis Syura DPP PKS, Dr Salim dan arahan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Juga ada materi Manajemen Pengalokasian Anggaran, alur dan proses penganggaran, penguasaan isu dan data terkait serta advokasi anggaran (posisi tawar dan kolaborasi DPRD dengan Pemerintah dan Pemda). Narasumbernya, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dengan fasilitator Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag, M.Si yag merupakan Wakil Ketua BAKN DPR RI.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.