AyoTau, Palu – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pembangunan industri, khususnya sektor pertambangan, harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kesehatan publik.
Hal tersebut disampaikan Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, saat menghadiri forum bedah buku yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Palu, Kamis (12/11/2026).
Menurut Wiwik, keberhasilan pembangunan industri tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Aspek kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” ujarnya.
Ia menyoroti berbagai persoalan sosial dan kesehatan yang menjadi pembahasan dalam forum tersebut, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, serta kekerasan terhadap perempuan.
Wiwik meminta agar berbagai temuan tersebut ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus memperhatikan risiko sosial, kesehatan, serta lingkungan masyarakat di sekitar kawasan operasional.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kata dia, harus diikuti perhatian terhadap berbagai dampak sosial yang muncul di tengah masyarakat.
Wiwik menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan.
Di sisi lain, penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta penciptaan lingkungan keluarga yang sehat dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegasnya. (*)
