AyoTau, Palu – Persoalan peredaran narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), dan aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi sejumlah isu strategis yang dibahas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rizal Irawan, dalam audiensi di ruang kerja gubernur, Senin (19/10/2026).
Pembahasan tersebut menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor untuk memastikan persoalan yang berdampak terhadap masyarakat dapat ditangani secara tepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
Dalam penanganan narkotika, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan mendukung langkah Polda Sulteng dalam memperkuat pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.
Selain narkotika, persoalan distribusi BBM juga menjadi perhatian. Kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu, dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan penegakan aturan oleh pihak berwenang.
Sektor pertambangan turut menjadi agenda pembahasan. Gubernur dan Kapolda menyoroti penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Penggunaan alat berat secara masif dalam aktivitas pertambangan menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar penyelesaian berbagai persoalan strategis dapat dilakukan secara terpadu sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tengah. (*)
