AyoTau, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, didampingi Kepala BPKP Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing, memimpin rapat Pengembangan Kawasan Pangan Nasional (KPN), di ruang Wagub , 5 Desember 2022.
Dalam rapat itu, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pengembangan KPN merupakan program nasional dan daerah harus sukseskan, tetapi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Pada rapat tersebut, Wakil Gubernur menerima laporan dari Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulteng, Sadli Lesnusa.
Dimana Sadli menyampaikan, penyusunan dokumen UKL dan UPL sudah selesai terhadap Lokasi KPN seluas 1,123 Ha.
Begitupun disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Nahardi, bahwa lokasi KPN seluas 1.123 ha sesuai keputusan Pemerintah, dilakukan Land Clearing LC) oleh PT. Pembangunan Sulteng, sesuai ketentuan bahwa Potensi Kayu yang ada pada lokasi tersebut harus dihitung oleh PT. Pembangunan Sulteng.
“Dari luasan 1.123 ha, hanya terdapat Potensi seluas 685 Ha. dan lokasi tersebut tidak bermasalah karena berada pada lokasi Hutan APL,” jelas Nahardi.
Tetapi oleh PT. Bank Sulteng, lanjut Nahardi, untuk proses LC diminta untuk bertahap, karena kemampuan untuk pembayaran pajak kepada negaa, karena itu diminta untuk tahap awal hanya 137 ha.
Selanjutnya Kepala Dinas Cipta karya dan SDA menyampaikan, bahwa ketersediaan air baku sudah siap untuk mengairi seluas 200 ha, tetapi lokasi yang akan diari sementara dalam proses LC dan sisi ketersediaan Air Baku tidak ada lagi.
Sementara itu Tenaga Ahli Gubernur, Syafullah Djafar, diminta saran dan pendapatnya dan ikut memberikan masukan terhadap pengembangan KPN.
Syafullah Djafar menyampaikan bahwa kawasan KPN hanya seluas 1,123 ha tetapi perlu dipikirkan bahwa ada Area pendukung karena pada area tersebut semua masyarakat sebagai petani juga dipikirkan untuk dilakukan pemberdayaannya sebagai pendukung KPN.(*)
