AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memfasilitasi penyelesaian konflik agraria yang melibatkan warga kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan PT Intim Abadi Persada dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN).
Penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara masyarakat dan kedua perusahaan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido hadir langsung dalam proses tersebut. Turut hadir Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, serta unsur pemerintah dan pihak terkait.
Anwar Hafid mengatakan, kesepakatan ini menjadi langkah penyelesaian konflik secara humanis dengan memperhatikan perlindungan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.
Ia menekankan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan, termasuk masalah yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, setiap persoalan masyarakat perlu dikawal hingga mendapatkan penyelesaian dan kepastian.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menanggung penyediaan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Anwar juga meminta Pemerintah Kota Palu berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pendukung, seperti jalan lingkungan dan drainase.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan setiap butir kesepakatan sesuai tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, penandatanganan dokumen bukanlah akhir dari proses penyelesaian konflik.
“Kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkasnya.
Perwakilan warga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota, perusahaan, dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. (*)
