AyoTau, Denpasar – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk mempelajari praktik penguatan fungsi pengawasan, penataan kelembagaan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Kegiatan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur pendukung Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, koordinasi tersebut merupakan upaya memperoleh referensi dan pengalaman antardaerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD.
Menurutnya, pengalaman DPRD Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu bahan pembelajaran, khususnya terkait hubungan kerja DPRD dengan perangkat daerah dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih Lalusu di Palu, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup pola koordinasi antara komisi DPRD dengan perangkat daerah mitra kerja. DPRD Bali menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan untuk membahas program berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, hingga berbagai persoalan yang memerlukan perhatian DPRD.
Rombongan Komisi I DPRD Sulteng juga mendalami pelaksanaan pengawasan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai pelibatan perangkat daerah dalam kegiatan pengawasan penting agar DPRD memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, DPRD Bali menyampaikan pengalaman pelaksanaan Panitia Khusus (Pansus), termasuk yang menangani persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan.
Setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan dan pengawasan diserahkan kepada komisi terkait. Dengan demikian, pengawasan terhadap persoalan yang telah dibahas dapat dilanjutkan sesuai kewenangan komisi.
Pembahasan juga mencakup dukungan DPRD terhadap program prioritas perangkat daerah yang belum memperoleh dukungan anggaran memadai. Kebutuhan program terlebih dahulu dibahas bersama perangkat daerah mitra kerja untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan.
Komisi I DPRD Sulteng turut menaruh perhatian terhadap penataan organisasi perangkat daerah. Perubahan kelembagaan dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan publik.
Dalam dialog tersebut, juga dibahas pentingnya peraturan pelaksanaan terhadap peraturan daerah. Sejumlah Perda dinilai berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara optimal apabila belum dilengkapi peraturan teknis, termasuk Peraturan Gubernur. (*)
