AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan lembaga adat sebagai pilar penjaga identitas budaya daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Sulteng melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, saat membuka Rapat Sinkronisasi Program Pelibatan Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah, Kamis (11/12) di Hotel Swiss-Bel.
Fahrudin menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan lembaga adat untuk menjaga harmoni sosial serta melestarikan budaya lokal yang menjadi akar identitas masyarakat Sulteng.
Ia menegaskan bahwa lembaga adat memiliki peran strategis, termasuk melalui keberadaan peradilan adat yang kini diakui dalam tatanan hukum negara. Peradilan adat tersebut menjadi instrumen penyelesaian perkara tertentu dengan pemberian sanksi adat atau givu yang dikenal dalam masyarakat Kaili.
“Lembaga adat adalah pilar penting dalam menjaga identitas Sulteng yang berakar pada kearifan lokal,” tegas Fahrudin.
Acara tersebut turut dihadiri Kadis Kebudayaan Sulteng Andi Kamal Lembah, serta Sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Ardiansyah Lamasitudju. (*)
