Gubernur: Keberpihakan Pemerintah 60 untuk Rakyat, 40 untuk Korporasi

AyoTau, Palu – Konflik agraria yang menahun antara warga Talise Laranggarui, Kelurahan Talise, dan PT Cipta Palu Mineral (CPM) akhirnya menemui titik damai. Kesepakatan kedua pihak dirayakan dengan syukuran massal di kebun warga yang dihadiri lebih dari seribu orang, Senin 20 Oktober 2025.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dalam setiap persoalan tanah dan sumber daya alam. Ia menyatakan secara terbuka bahwa keberpihakan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria adalah 60 persen untuk rakyat dan 40 persen untuk korporasi.

“Perusahaan sudah kuat dan kaya, sementara rakyat masih lemah dan miskin. Keberpihakan ini adalah wujud keadilan,” tegas Gubernur Anwar.

Ia menambahkan, tujuan investasi bukan semata kemakmuran perusahaan, tetapi kesejahteraan bersama. “Investasi hadir untuk rakyat. Jika hanya korporasi yang sejahtera, itu tidak adil,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti lambannya penyelesaian konflik agraria eks-HGU di Palu yang selama ini dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, penyelesaian damai di Laranggarui menjadi standar baru bagi penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah. (Win)