Fraksi Nasdem Soroti Ekonomi Sulteng Terus Menurun

Ayotau, Palu- Fraksi Partai Nasdem memberikan padangannya terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, dalam rapat paripurna Senin 31 Mei 2021.

Dalam pandangan fraksi Nasdem yang disampaikan anggota DPRD Sulawesi Tengah, Imam Kurniawan Lahay, beberapa poin menjadi catatan fraksi Nasdem, salah satu yang menjadi sorotan ialah Laju Pertumbuhan Eknonomi (LPE). Pasalnya, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 LPE Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan.

“Target LPE 2016-2021 ditetapkan 9,94 persen. 2016 LPE Sulawesi Tengah diangka 6,50-6,75 persen, sedangkan tahun 2020 LPS Sulawesi Tengah justru turun drastis hanya 4,86 persen. LPE terbaik Sulawesi Tengah terjadi pada 2019 dimana LPE mencapai 7,15 persen dari target 6,0-6,5 persen,” ujar Imam Kurniawan.

Meskipun terjadi terjadi pertumbuhan ekonomu, namun fraksi Nasdem menegaskan tidak perlu berbangga hati karena LPS tersebut didorong oleh kenaikan harga nikel di pasaran internasional.

“Ini berarti LPE tersebut belum bersifat inklusif, karena terbukti selama masa pandemi Covid-19, dari 13 kabupaten kota, hanya Kabupaten Morowali yang tidak mengalami kontraksi, bahkan pertumbuhannya mencapai 28,93 persen. Bandingkan dengan Kabupaten Donggala yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar -4,87 persen,” tegas Imam Lahay.

Karena itu lanjut Imam, Sulawesi Tengah patut berterima kasih pada Kabupaten Morowali karena mempunyai LPE sebesar 28,93 persen, sehingga membantu Provinsi Sulawesi Tengah tidak terjerembab dalam jurang resesi, walaupun LPE tersebut didorong oleh pihak korporasi yang beroperasi pada sektor pertambangan dan penggalian atau merupakan sumbangsih kinerja swasta.

“Indikator ini menunjukkan bahwa sektor pertanian baik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan sangat terdampak pandemi covid-19 dan terjadi kekeliruan dalam strategi pembangunan yang tidak bertumpu pada pembangunan terpadu sektor ini,” tegas lagislator asal Kabupaten Tojo Unauna ini.

Meskipun banyak memberikan sorotan, secara umum Fraksi Nasdem menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban kepala Daerah menjadi Perda.(win)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed