AyoTau, Parimo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membahas sejumlah tantangan pembangunan daerah dalam pertemuan koordinasi dan komunikasi yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya keterbatasan fiskal daerah, penanganan bencana banjir, serta persoalan pertambangan yang membutuhkan koordinasi dan dukungan lintas pemerintahan.
Rombongan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Sulteng, yakni Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurut Erwin, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya kebutuhan belanja pegawai. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain persoalan anggaran, Kabupaten Parigi Moutong juga menghadapi risiko bencana alam, khususnya banjir. Kebutuhan penanganan bencana turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, dukungan pemerintah provinsi dinilai penting, terutama dalam memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat penanganan bencana, serta meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Bupati juga mengharapkan adanya dukungan berupa bantuan alat berat untuk menunjang penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur yang terdampak.
Persoalan pertambangan turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengharapkan dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat koordinasi untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan pertambangan, khususnya terkait tata kelola, legalitas, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pertemuan ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan serta menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah. (*)
