AyoTau, Palu – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengumpulkan seluruh DLH Kabupaten/Kota dab Bappeda Kabupaten/Kota dalam workshop peluang pendanaan ekologis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulteng, Kamis 10 November 2022 disalah satu hotel di Kota Palu.
Workshop tersebut untuk menyamakan persepsi soal penerapan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer fiskal berbasis ekologis dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sulteng.
Sulteng sebagai tujuan investasi disektor pertambangan, saat ini mengalami kerusakan lingkungan cukup parah. Khususnya di daerah industri pertambangan, Kabupaten Morowali. Parahnya kerusakan lingkungan itu, ditandai banjir yang selalu melanda morowali meskipun intensitas hujan rendah.
Hal serupa dialami Kabupaten Sigi, hanya bedanya banjir di Sigi faktor alam, bukan sumbangsih industri pertambangan.
Karena itu, untuk keberlanjutan lingkungan di Sulteng, DLH provinsi menggandeng seluruh DLH kabupaten kota dan Bappeda, agar kedepan EFT bisa dilaksanakan dengan baik di Sulteng.
Narasumber yang dihadirkan adalah Dr Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI yang membawakan materi tentang kebijakan fiskal berbasis ekologi di Indonesia dan peluang implementasinya di daerah.
Kemudian Kepala DLH Sigi, Mohammad Afit Lamakarate menyampaikan best practice implementasi Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Sigi. Kedua narasumber ini hadir secara daring.
Anggota Komisi 3 DPRD Sulteng, Muhaimin Yunus Hadi juga menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.
Secara spesifik, Muhaimin mendorong gubernur untuk meningkatkan anggaran uji laboratorium DLH, karena ada alat-alat untuk uji lingkungan yang seharusnya menyumbangkan Pendapaan Asli Daerah (PAD), tidak dimiliki DLH Sulteng. Akibatnya perusahaan tambang memilih labratorium di Makassar untuk mengujinya, dan PAD pun masuk ke makassar.
Kepala DLH Sulteng, M Sadly Lesnusa, mengatakan, kegiatan tersebut adalah bagian dari upaya mendukung terwujudnya visi pembangunan Sulteng tahun 2021-2026 dan tercapainya visi ke-6 Gubernur Sulteng yakni Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesamaan persepsi kita tentang EFT serta menjadi komitmen penerapan skema EFT di kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengatakan, karena Sulteng adalah tujuan investasi, maka menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup sehingga EFT pun harus berkelanjutan dan bisa diterapkan di seluruh kabupaten/kota.
Di Sulteng sendiri, kata dia, sudah ada dua kabupaten yang telah menerapkan skema tersebut, yakni Kabupaten Sigi dan Tolitoli.
“Sigi ini sudah memasuki tahun ketiga. Kita berharap, ini menjadi motivasi semua kabupaten yang ada untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup,” harapnya.
Ia juga berharap, setelah kegiatan ini, maka perlu upaya advokasi sehingga skema yang dimaksud dapat terimplementasi di seluruh kabupaten/kota di Sulteng.
Sementara itu, Sekretaris DLH Provinsi Sulteng, Wahid Irawan, mengatakan, workshop tersebut adalah bagian dari persiapan untuk mendorong percepatan penerapan skema EFT di Sulteng.
“EFT ini adalah salah satu instrumen pembiayaan perubahan iklim di Indonesia. Pembiayaan berupa transfer fiskal pemerintah pusat ke daerah yang mempertimbangkan aspek atau indikator lingkungan,” jelas Wahid.
Ia juga menyampaikan beberapa skema EFT tersebut, yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE).
“Skema tersebut merupakan transfer fiscal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten-/kota) kepada pemerintah di bawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) berdasarkan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup,” kata mantan Kabag Persidangan dan Risalah DPRD Provinsi Sulteng itu
Kegiatan yang berlangsung selama sehari itu juga mendapat banyak tanggapan dan respon dari peserta, di antaranya dari akademisi Untad yang juga Ketua Tim KLHS, Dr Mohd Nur Sangadji.
Ia berharap, upaya pengelolaan lingkungan tidak hanya berharap adanya pembiayaan, namun sejalan dengan itu adalah bagaimana memperbaiki tata kelola lingkungan.
Peserta lainnya, yakni Kepala DLH Kabupaten Morowali, Elyta Gawi, mengakui, kehadiran kawasan industri di hampir semua kecamatan di Morowali telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Morowali menyumbang Rp64 triliun capaian investasi. Ini sudah melampaui target,” katanya.
Workshop tersebut diakhiri dengan pembahasan rencana tindaklanjut.(win)
Komentar