AYOTAU, MOROWALI – PT Vale Indonesia Tbk terus memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Kali ini, perusahaan yang merupakan bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID) tersebut mendorong penguatan tata kelola kawasan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, Sulawesi Tengah.
Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan Pengamanan Hutan.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi mengenai status dan pemanfaatan kawasan hutan, sekaligus mencari solusi atas aktivitas pemanfaatan lahan yang telah berlangsung. Di sisi lain, upaya ini juga bertujuan mencegah perambahan dan pembukaan lahan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola kehutanan.
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pemanfaatan kawasan hutan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, kondisi sosial masyarakat, hingga kelestarian lingkungan.
“Sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” ujarnya.
Menurut Wafir, pertumbuhan bisnis perusahaan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena itu, kami terus berupaya membangun komunikasi dan koordinasi terbuka dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk memastikan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan, tetap terjaga dalam jangka panjang,” katanya.
Vale Indonesia diketahui memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare. Wilayah ini merupakan bagian dari pengembangan IGP Morowali yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan nikel dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali.
Sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya penyelesaian pemanfaatan atau hak pihak ketiga yang berada dalam area PPKH sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau Cut Off Date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar area PPKH Vale Indonesia. Penetapan ini diharapkan memberikan batasan yang lebih jelas terkait kewajiban penyelesaian pemanfaatan atau hak pihak ketiga serta pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
Menariknya, upaya penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan ini tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan kepatuhan hukum. Keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan tersebut juga menjadi perhatian.
Vale Indonesia akan melakukan identifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses ini dilakukan secara terukur dan transparan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi nantinya menjadi dasar dalam menentukan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Program Pemulihan Penghidupan (PPMP/Livelihood Restoration Program).
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh alternatif sumber penghidupan yang lebih berkelanjutan. Bentuk dukungannya dapat mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Meski demikian, perusahaan menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian ini memiliki batasan yang jelas. Aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria harus dibedakan dari tindakan perambahan maupun pembukaan lahan baru.
Dengan demikian, program pemulihan mata pencaharian tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas area garapan ataupun membenarkan aktivitas baru di dalam kawasan hutan.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data, Vale Indonesia berharap tercipta mekanisme penyelesaian kawasan hutan yang transparan, dapat diverifikasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Upaya ini sekaligus diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan, melindungi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, serta menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Morowali.
Pada akhirnya, pengelolaan kawasan hutan bukan hanya tentang menjaga batas dan status lahan, tetapi juga memastikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
Tentang PT Vale Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari lima dekade.
Perusahaan menjalankan kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, serta mengembangkan sejumlah proyek pertumbuhan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara untuk mendukung hilirisasi dan penguatan rantai nilai nikel nasional.
Sebagai bagian dari holding industri pertambangan Indonesia MIND ID, Vale Indonesia berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dengan mengintegrasikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap kegiatan operasionalnya.
Melalui pengalaman global, kapabilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta energi terbarukan, perusahaan terus berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, pemegang saham, Indonesia, dan dunia. (**)
