AyoTau, Palu – Sebanyak 18 kepala keluarga (KK) terdampak konflik lahan di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kota Palu, akan mendapatkan rumah permanen tipe 36 melalui kesepakatan penyelesaian konflik agraria yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (9/11/2026).
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, pemerintah provinsi bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen, termasuk menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik bagi warga penerima manfaat.
Selain pembangunan rumah, kedua perusahaan berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan tersebut juga harus dipastikan dalam kondisi clear and clean atau bebas dari persoalan dan sengketa dengan pihak lain.
Proses pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Sementara pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang dilaksanakan perusahaan paling lambat 10 November 2026.
Pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Anwar Hafid meminta seluruh pihak memastikan proses pembangunan rumah dan relokasi berjalan sesuai kesepakatan. Ia juga meminta Pemerintah Kota Palu ikut mendukung penyediaan fasilitas umum, khususnya jalan lingkungan dan drainase.
Menurut Anwar, penyelesaian konflik tersebut harus memberikan kepastian tempat tinggal dan perlindungan hak bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberlangsungan aktivitas perusahaan.
“Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak konsisten memenuhi tanggung jawab masing-masing sehingga 18 keluarga terdampak dapat segera menempati rumah baru dan menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
Perwakilan warga menyampaikan terima kasih atas fasilitasi pemerintah dan berharap seluruh kesepakatan segera diwujudkan. (*)
