AyoTau, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menghadirkan program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan organisasi dan seremonial.
Penegasan tersebut disampaikan Reny saat membuka Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”.
Menurut Reny, momentum HKG PKK harus menjadi sarana memperkuat komitmen seluruh kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK secara konkret dan berkelanjutan.
Ia menilai PKK memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak di tengah masyarakat untuk membantu menyinergikan berbagai program pemerintah.
“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Reny.
Ia mencontohkan keterlibatan PKK dalam mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan capaian yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Sulawesi Tengah berada pada posisi kedua tingkat regional tengah atau kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kabupaten Morowali juga disebut menunjukkan capaian positif.
Selain itu, Reny mengungkapkan angka stunting di Sulawesi Tengah berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) telah mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.
Ia mengapresiasi kontribusi kader PKK, khususnya kelompok dasawisma, dalam pendataan dan pendampingan keluarga.
Namun, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota terus memperkuat pemantauan kondisi gizi anak melalui pembaruan data secara rutin agar kasus stunting, underweight, dan wasting dapat diketahui serta ditangani lebih dini.
Reny juga menekankan pentingnya dukungan anggaran terhadap program PKK agar pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, perhatian pemerintah harus diprioritaskan kepada keluarga rentan, terutama kelompok masyarakat pada desil satu dan dua.
Ia menyebutkan, salah satu bentuk intervensi yang direncanakan pemerintah adalah bantuan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Penyerahan bantuan kepada dua ibu dari keluarga kurang mampu dijadwalkan pada 22 Desember 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.
Reny juga mengaitkan pemberdayaan keluarga dengan penurunan angka kemiskinan Sulawesi Tengah dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen. Sejumlah program pemerintah, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, dan bantuan perbaikan rumah, turut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)











