AyoTau, Palu – Sorotan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terkait sulitnya penurunan angka kemiskinan mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Wiwik itu menilai, persoalan utama dalam penanganan kemiskinan terletak pada belum adanya kesamaan definisi dan indikator antarinstansi.
“Kita perlu ada kesamaan persepsi dan kesamaan definisi, apa itu kemiskinan. Setelah satu definisi, lalu kemudian kita merumuskan bersama indikator-indikatornya,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan sudut pandang antarinstansi selama ini menjadi penyebab data kemiskinan sulit ditekan. Setiap lembaga memiliki tolok ukur berbeda dalam menentukan kategori masyarakat miskin.
Ia mencontohkan, instansi perumahan menilai dari kondisi tempat tinggal, sementara sektor lain seperti keluarga, pendidikan, hingga sosial memiliki indikator masing-masing. Bahkan, di tingkat kelurahan pun terdapat perbedaan definisi.
“Kalau kita belum satu persepsi, maka kondisi seperti yang disampaikan Pak Gubernur akan terus terjadi,” tambahnya.
Bunda Wiwik mengungkapkan, gagasan penyatuan definisi kemiskinan sebenarnya bukan hal baru. Ia mengaku telah menyuarakan hal tersebut sejak masih menjadi legislator di DPRD Kota Palu.
Menurutnya, jika setiap instansi tetap menggunakan definisi berbeda, maka angka kemiskinan akan terus terlihat tinggi dan sulit diintervensi secara tepat sasaran.
Karena itu, ia mendorong langkah konkret berupa forum bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan Badan Pusat Statistik (BPS), guna merumuskan definisi yang seragam.
“Maka sekarang tindak lanjutnya, Pak Gubernur undang semua instansi. Kita duduk satu meja dan rumuskan bersama definisi kemiskinan,” tegasnya.
Ia menilai, upaya tersebut sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam kerangka “Berani Harmoni”, yang menekankan pentingnya keselarasan kebijakan dan sinergi lintas sektor. (*)
