Ay0Tau, Donggala – PT Bosowa Tambang Indonesia (BTI) tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan bersama Komisi III DPRD Donggala pada Selasa 18 Februari 2025, di Ruang Sidang II DPRD. Ketidakhadiran perusahaan tambang tersebut menjadi sorotan, mengingat undangan resmi telah dikirimkan sebelumnya oleh Sekretariat DPRD.
RDP sedianya membahas berbagai persoalan terkait aktivitas pertambangan PT BTI akhirnya tetap berlangsung meskipun perusahaan tersebut tidak hadir. Hingga pukul 15.00 WITA, perwakilan PT BTI tak kunjung tiba di kantor DPRD, sehingga rapat hanya dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Banawa, dan Kepala Desa Loli Saluran.
Ketua Komisi III DPRD Donggala, Sudirman, yang memimpin jalannya rapat, meminta Kepala Desa Loli Saluran, Agus Priyono, untuk mengonfirmasi kembali kehadiran PT BTI.
“Pak Kades Loli Saluran, bagaimana kabarnya PT BTI? Karena Anda dekat dengan mereka, tolong konfirmasi kembali. Kita mulai saja RDP-nya sambil menunggu PT BTI,” ujar Sudirman.
Dalam RDP tersebut, Agus Priyono menyampaikan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak PT BTI, dan perusahaan mengaku sedang dalam perjalanan menuju lokasi.
“Saya sudah berkomunikasi dengan PT BTI, Pak Dewan. Tadi mereka mengatakan sudah dalam perjalanan dan berada di Desa Loli Dondo,” ungkapnya.
Selain itu, Agus Priyono juga menegaskan bahwa kejadian longsor di Desa Loli Saluran yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Pernyataan tersebut diamini oleh Camat Banawa, Rustam Bahe, yang menilai bahwa informasi yang beredar di media sosial terlalu membesar-besarkan kejadian tersebut.
Karena ketidakhadiran PT BTI, DPRD Donggala berencana menjadwalkan ulang RDP dengan pihak perusahaan tambang tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Donggala, Moh. Taufik, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan membahas lebih lanjut persoalan pertambangan, pajak, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Insyaallah, setelah Idul fitri, kita membentuk Pansus Pertambangan, Pajak, dan CSR,” ujarnya. (*/win)
Komentar