AyoTau, Palu – Dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA – PPASP) tahun 2023, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah relatif tinggi, bahkan tertinggi kedua di pulau Sulawesi, mencapai 12,30 persen.
Ironisnya, dalam menyusun KUPA dan PPASP pemprov Sulawesi Tengah hanya sekadar memaparkan angka-angka kemiskinannya, tapi tidak punya program untuk mengentaskannya.
Sorotan itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah, Senin 21 Agustus 2023.
“Ini kemiskinan sudah ditau angkanya, indikatornya juga sudah jelas. Tapi saya tidak melihat ada program yang benar-benar bersentuhan dengan kemiskinan itu, sebagaimana indikatornya,” kritik Muharram kepada TAPD.
Salah satu indikator kemiskinan lanjutnya adalah tidak punya WC, tapi di KUPA dan PPASP 2023 tidak ada program supaya warga miskin punya WC.
“Ukuran rumah juga salah satu indikator miskin, lagi-lagi tidak ada jabaran program disektor kemiskinan ini,” kesal Muharram.
Harusnya lanjut Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah ini, jika indikatornya sudah jelas, angkanya juga sudah ada mestinya program untuk itu (kemiskinan) juga sudah ada.
“Tapi ini tidak ada,” tegasnya.
Dia meminta Pemprov Sulawesi Tengah tidak hanya memunculkan angka-angka kemuskinan, tapi harus ada keseriusan dan tindakan nyata mengetaskan itu.
Secara umum Banggar DPRD Sulawesi Tengah menyoroti pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang sangat tinggi, tapi tidak berbanding lurus dengan pengentasab kemiskinan. (Win)
Komentar