AyoTau, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis BUMD, BLUD, serta Implementasi SIPD BMD. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sya, Palu. Sabtu 1 November 2025.
Rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 900.1/414/BPKAD/2025 tertanggal 28 Oktober 2025. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Plt. Kepala BPKAD, Dr. Rudi Dewanto.
Hadir pula jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, termasuk H. Yudia Ramli, (Direktur BUMD, BLUD, dan BMD), Bambang Ardianto,(Kasubdit BUMD LKAU), R. Wisnu Saputro, (Kasubdit BLUD), dan Wasja, (Kasubdit BMD). Selain itu, Direktur Bank Sulteng, para kepala OPD terkait, dan BPKAD kabupaten/kota turut menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa BUMD memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ia mengakui sebagian BUMD belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“BUMD seharusnya menjadi sumber penerimaan, tetapi faktanya masih ada yang menjadi beban keuangan daerah. Melalui forum ini, kami berharap ada pembenahan menyeluruh berdasarkan masukan dari Kemendagri,” ujar Reny.
Ia juga menekankan pentingnya status BLUD dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan. Menurutnya, seluruh rumah sakit di Sulteng telah berstatus BLUD, termasuk puskesmas di Kota Palu.
“Pelayanan kesehatan tidak bisa menunggu. BLUD memberi fleksibilitas agar layanan berjalan cepat dan transparan,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemprov Sulteng berharap peningkatan tata kelola keuangan daerah dapat terwujud, sejalan dengan program prioritas “Berani Sehat” serta percepatan digitalisasi melalui E-BLUD dan SIPD BMD.(*)
