Ayotau, Palu- Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Zubair, mengharapkan komitmen mitra Forum Puspa di daerahnya.
“Kita harapka komitmen yang kuat untuk ikut andil dalam mengawasi serta memberdayakan perempuan dan anak,” ucapnya saat rapat bersama jajaran, mitra dan pihak terkait di kantor DP3A Provinsi Sulteng, Jumat 9 September 2022.
Diketahui, Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) dibentuk
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 33 Provinsi pada 2017. Dikeluarkan pula tiga program unggulan atau yang disebut dengan Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi.
Olehnya, komitmen yang diharapkan Pemprov bertujuan mempromosikan program unggulan “Three Ends” serta menggalang hubungan partisipasi dan sinergi antara Pemerintah, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Akademisi/Lembaga Riset dan Media untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaannya, serta menghasilkan rencana tindak lanjut daerah di dalam kelembagaan Forum Puspa di Provinsi.
Menurut Zubair, dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak, seluruh elemen utamanya lembaga masyarakat dapat bekerja dengan jangkauan yang lebih luas, memiliki jaringan bermitra yang lebih banyak untuk saling bertukar ide dalam permasalahan perempuan dan anak.
Kemudian membangun fokus isu yang dibidangi berdasarkan strategi prioritas trhee ends sert membangun sinergi nyata dengan sesama lembaga masyarakat terkait inovasi bagi perempuan dan anak secara sistematis dan terintegrasi serta berbasis pada kepentingan terbaik anak.
“Ini keinginan dari kami DP3A selaku pemerintah daerah dengan teman-teman semua selaku mitra kami dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak,” ujar Kadis DP3A.
Kata Zubair, setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional NKRI. Ini karena penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri tetapi perlu melibatkan masyarakat.
“Kami mengundang teman-teman semua dalam rangka melaksanakan aktivitas kita serta memberikan penguatan tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tandas Zubair. (JT)
Komentar