Pansus Padagimo Berjuang Hingga Istana

Ayotau, Jakarta- DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sangat konsisten dalam memperjuangkan hak-hak korban bencana alam yang melanda Sulteng pada tahun 2018 lalu. Hal ini ditunjukkan dengan intensnya kegiatan yang dilakukan DPRD Sulawesi Tengah khususnya Pansus Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) DPRD Sulawesi Tengah sejak bulan Februari 2020 lalu.
Dalam perjalanannya sampai dengan mendekati akhir tahun ini masih ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, olehnya pada Jumat (4/12/2020), sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Tengah bersama Pansus Padagimo berkunjung ke Istana Negara Republik Indonesia.

Rombongan yang dipimpin ketua Pansus Padagimo, Drs Budi Luhur Larengi diterima salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres RI bagian Ekonomi dan Keuangan, Muhamad Mardiono di ruangan Arjuna Lantai III Kantor Wantimpres di Jalan Veteran III no 2 Gambir Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Budi Luhur Larengi didampingi wakil ketua Pansus Elisa Bunga Allo dan anggota pansus lainnya masing masing Fairus Husen Maskati yang juga merupakan juru bicara, Yahdi Basma, Aminullah BK, Hidayat Pakamundi, Ronald Gulla, Erwin Burase dan Enos Pasaua.

Ikut pula dalam rombongan ini beberapa anggota DPRD Sulteng seperti Rahmawati M Nur, Hj Halima Ladoali, Hj Fatimah H Amin Lasawedi dan I Nyoman Slamet, serta didampingi pula oleh pihak Sekretariat DPRD Sulteng.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulawesi Tengah melalui Pansus Padagimo menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda wilayah paling terdampak Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) dan secara umum Sulawesi Tengah pada September 2018 lalu.

Dalam pengantarnya, Ketua Pansus mengatakan, sesuai Inpres No 10 Tahun 2018 batas penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana di Sulawesi Tengah pada 31 Desember 2020.

Dengan kondisi saat ini, Pansus meminta perpanjangan Inpres No 10 Tahun 2018 soal penanganan rehab rekon pasca bencana Sulawesi Tengah karena masih menyisakan banyak persoalan, terutama penyelesaian hak penguasaan lahan, khususnya yang berada Palu yakni Talise dan Petobo.

Selanjutnya yang disampaikan kepada Mardiono yang saat itu didampingi Sekretaris Watimpres Prof Muhammad Ali Berawi, yakni, soal percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) beserta pemulihan ekonomi.

Dalam kesempatan ini, rombongan juga meminta agar presiden dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan penanganan rehab rekon pasca bencana di Palu sebelum dilakukan Perpanjangan Inpres 10 tahun 2018 tersebut. Selain itu, Anggota DPRD Sulawesi Tengah juga memintakan keseriusan pemerintah pusat terutama presiden terkait kondisi keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.

Mendengar seluruh penyampaian tersebut, Mardiono mengatakan bahwa pada dasarnya hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti bersama anggota Watimpres lainnya yang dalam waktu dekat akan melihat secara langsung hal-hal yang disampaikan oleh seluruh rombongan tadi.

Tentunya hal tersebut akan dikoordinasikan dengan seluruh kementerian terkait, sehingga progres penanganan bencana Padagimo yang berdasarkan laporan baru sekitar 30-40 persen bisa menjadi perhatian khusus presiden.

Sebelum menutup kegiatan, Mardiono menitip pesan pada seluruh anggota DPRD Sulawesi Tengah kiranya dalam masa pandemi ini tetap mengingatkan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Dia juga mendorong agar pemulihan ekonomi baik pasca bencana, maupun panca wabah Covid-19 ini, patut menjadi perhatian pemerintah daerah.

Mardiono berjanji akan menindaklanjuti semua penyampaian DPRD Sulteng, khususnya Pansus Padagimo ke Presiden RI dalam waktu dekat. (win)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed