KPU Palu Gagas Penataan Pemilih dan TPS Pertisipatif Berbasis RT

AyoTau, Palu – Komisioner KPU Kota Palu, Idrus, menyampaikan materi PKPU No.7 tahun 2022 pada kegiatan sosialisasi Dokumentasi dan Informasi Hukum, Selasa 15 November 2022, di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

PKPU No.7/2022 terdiri dari tiga belas bab, pada dasarnya terdapat formulasi baru dan perkembangan. Misalnya, pemilih kedepan didaftarkan berdasarkan alamat KTP elektroniknya (de jure), bukan melihat di mana dia tinggal (de facto).

“Kedepan, ditahapan Pemutakhiran yaitu Petugas Pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) akan mencatat berdasarkan alamat yang tertera pada e-KTP saja, kecuali tidak dapat menunjukkan e-KTP maka bisa dengan Kartu Keluarga (KK),” terang Idrus di hadapan para lurah, camat se Kota Palu.

Tahapan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyusunan bahan daftar pemilih, kemudian penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penyusunan daftar pemilih tetap, penyusunan daftar pemilih tambahan dan penyusunan daftar pemilih khusus.

Pada tahapan penyusunan bahan daftar pemilih yang akan dilakukan sebelum pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh pantarlih, KPU Palu akan melaksanakan penataan pemilih dan TPS yang partisipatif berbasis Rukun Tetangga (RT).

Hal ini dilakukan dengan KPU Palu dibantu Badan ADHOC, akan memperoleh data awal batas batas wilayah setiap RT dan peta jalan untuk partarlih saat bertugas.

Gagasan yang disampaikan Idrus tersebut disambut baik dan didukung oleh camat dan lurah serta stakeholders yang hadir.

Lurah Kelurahan Baru yang memberikan masukan dan tanggapan atas penyusunan data pemilih dan TPS itu, menyambut baik dan mengusulkan agar KPU Palu beserta jajaran merekrut ketua RT yang memenuhi syarat untuk menjadi Pantarlih dan KPPS kedepan.

Di akhir kegiatan Idrus menyampaikan proyeksi jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) yang akan dilakukan Coklit sejumlah 1.180 TPS, termasuk TPS Khusus yang akan dibangun di Lembaga pemasyarakatan kelas II A sejumlah 3 TPS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II A sejumlah 1 TPS, kemudian 2 TPS di Rumah Tahanan kelas II A Palu.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Palu Ketut Simon menyampaik informasi bahwa dokumen kependudukan warga di Hunian Tetap (Huntap) Kelurahan Tondo, dinas dukcapil kota Palu segera akan melakukan perekaman jika Surat Keputusan Walikota tentang nama jalan di wilayah itu telah di terbitkan. Sehingga potensi dan usaha mendekatkan TPS bagi warga Huntap korban bencana menjadi valid sesuai perintah PKPU tersebut, karena terdapat delapan RT dan 15.500 warga di Huntap belum memiliki KTP El sesuai tempat tinggalnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *