KPK Kembali Sambangi DPRD Sulteng

PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng telah menggelar Rapat Koordinasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua-I DPRD Provinsi Sulteng, H. Moh. Arus Abdul Karim, dan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sulteng pada hari Selasa (27/2/2024).

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua-II DPRD Provinsi Sulteng, Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH, CN, serta Wakil Ketua-III DPRD Provinsi Sulteng, H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si, bersama sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sulteng lainnya. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dra. Novalina, MM, turut hadir mewakili Gubernur Provinsi Sulteng.

Dari pihak KPK, hadir Dit.Korsup Wilayah-IV, Bpk. Basuki Haryono, dan Bpk. Iwan Lesmana.

Rapat tersebut diadakan untuk menindaklanjuti surat dari pimpinan KPK RI mengenai koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2024, serta untuk memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng.

Selama rapat, KPK juga menyampaikan Capaian Survei Penilaian Integritas tahun 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi, Kepatuhan LHKPN DPRD Provinsi Sulteng tahun 2023, dan beberapa pengaduan masyarakat.

Beberapa Anggota DPRD Provinsi Sulteng yang hadir menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pihak KPK terkait singkronisasi antara regulasi yang mengatur pemberian bantuan kepada masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang tercakup dalam kegiatan reses Anggota DPRD.

Mereka menyoroti ketentuan yang menyatakan bahwa mulai tahun 2025, bantuan kepada masyarakat tidak boleh lagi diberikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD menggunakan dana hibah, meskipun sebagian besar bantuan yang diberikan bersifat hibah.

Oleh karena itu, Anggota DPRD Provinsi Sulteng menegaskan perlunya regulasi baru yang mengatur pemberian bantuan kepada masyarakat agar tidak bersifat hibah.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua-I DPRD Provinsi Sulteng menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulteng akan tetap menggunakan regulasi yang ada dalam pelaksanaan program-program bantuan kepada masyarakat, sambil menunggu regulasi baru yang mengatur pemberian bantuan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak lagi bersifat hibah. (*/win)

Komentar