Komisi A DPRD Kota Palu Soroti Kinerja Dukcapil

Ayo memeilih

AyoTau, Palu – Sejumlah anggota Komisi A DPRD Kota Palu mempertanyakan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Menurut DPRD, inovasi yang dilakukan Disdukcapil tidak memberi dampak signifikan terhadap pertambahan jumlah penduduk Kota Palu.

“Harusnya kalau pelayanan sudah sampai ke tingkat Kelurahan dan Kecamatan, jumlah penduduk kita bertambah. Tapi faktanya penambahannya tidak signifikan,” ungkap Anggota Komisi A DPRD Palu, Mohammad Imam Darmawan, saat membahas Rencana Kejra Anggaran (RKA) Disdukcapil, Rabu 20 Agustus 2023.

Lanjut Imam sapaan akrabnya, keluhan terkait pelayanan Disdukcapil juga kerap disampaikan warga kepadanya. Mulai dari pelayanan yang lama hingga proses yang terlalu berbelit-belit.

“Sistem pelayanannya ini tidak ada yang berubah dari Kepala Dinas sebelumnya kan?, karena saya banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di Dukcapil,” ungkap Imam.

Sorotan juga disampaikan anggota Komisi A lainnya Rusman Ramli. Dirinya mempertanyakan perbedaan data kependudukan yang selalu terjadi antara KPU dan Dukcapil.

Hal ini dianggap kerap merugikan Partai Politik karena tidak adanya data pasti terkait jumlah penduduk Kota Palu, terlebih mendekati tahun politik seperti saat ini.

“Kalau kita liat presentasi pemilih pasti hanya mencapai 70 persen. Tidak mungkin 30 persennya orang golput semua, yang mana data riil penduduk Kota Palu sebenarnya, karena antara Dukcapil dan KPU selalu berbeda,” ungkap Rusman yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu.

Rusman juga menyoroti data anomali penduduk Kota Palu yang tak kunjung dirampungkan oleh Dukcapil. Selain itu, ia menyarankan agar Dukcapil melakukan pendataan kepada mahasiswa dari luar kota yang telah berdomisili di Palu untuk dilakukan pendataan.

“Berdasarkan aturan kalau sudah enam bulan tinggal di Palu seharunya sudah bisa mendapatkan KTP Palu. Sebaiknya, Dukcapil membuat kerjasama dengan Universitas, kemudian melakukan pendataan,” Saran Rusman.

Dalam rapat tersebut, Komisi A juga menyarankan agar Dukcapil membuka layanan mobile kepada masyarakat.

“Pembuatan SIM bisa mobile, kenapa tidak pembuatan KTP juga dilakukan seperti itu. Kalau memang terkendala anggaran, di Komisi ini banyak yang memiliki koneksi di Pusat. Jadi tinggal Dinas saja, mau atau tidak,” pungkas Ketua Komisi A, Irsan Satria. (*/win)

Komentar