AyoTau, Palu — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), terutama di sektor pertambangan. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Menurut Yus Mangun, Sulawesi Tengah merupakan daerah penghasil utama nikel dan mineral lainnya yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara, namun belum memperoleh porsi DBH yang sebanding.
“Sulteng adalah daerah penghasil, tetapi penerimaan daerah belum mencerminkan besarnya nilai kekayaan alam yang diambil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegas Yus.
Ia juga menyoroti pengurangan dana transfer ke daerah yang berdampak pada terbatasnya pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini, kata Yus, berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dampaknya nyata. Banyak program strategis, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar, jadi tertunda karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Yus berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah dan memperbaiki formula DBH agar lebih proporsional, sehingga daerah penghasil dapat merasakan manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya alamnya.
Rapat tersebut juga menjadi wadah penyampaian aspirasi kepala daerah se-Sulteng kepada Banggar DPR RI dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(*)
