Ayotau, Palu- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Palu menggelar seminar akhir kajian analisa ketimpangan ekonomi per wilayah Kota Palu, Rabu 24 Agustus 2022 di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Penyusun kajian ini antara lain Kepala Bappeda Palu, Drs Arfan M Si, Kepala BPS Palu, G A Nasser SE MM,Drs. Arfan, M.Si, Sekretaris Bappeda Palu Ibnu Mundzir SP M Eng, Assc. Prof Dr Ir A Masyahoro M Si, Assc. Prof Dr Husnah SE M Si, Tjaturanto M. A. Gutomo, SE MM, Muhammad Ikbal S Si, MPWP, dan Ananto Yanuar, SST MPWP
Kepala BPS Palu, G Nasser menjelaskan dalam kajian ini ada beberapa hal yang menjadi latar terjadinya ketimpangan. Yakni perbedaan kandungan Sumber Daya Alam, perbedaan kondisi demografi , kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.
Menurutnya kajian ini bertujuan menyediakan hasil analisis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah berupa, menganalisis sektor potensial kecamatan di Kota Palu, mengelompokkan tiap-tiap wilayah kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta mengelompokkan sektor-sektor dalam klasifikasi 4 kuadran dengan sistem koordinat cartesius dan mengukur ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kota Palu.
Beberapa hal dikemukakan Nasser dalam seminar itu. Misalnya soal indikator ketenagakerjaan di Kota Palu rentan waktu 2017-2021.
Dimana hasil penelitian mencatatkan penduduk usia kerja tahun 2021 sebanyak 65.1persen dengan angkatan kerja tahun 2021 sebanyak 92,4persen.
Lalu tingkat partisi angkatan kerja tahun 2021 sebanyak 65,7persen dengan tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebanyak 7,61persen.
Menurutnya, persentase pengangguran ini disebabkan posisi Kota Palu sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya dengan posisi itu, banyak pencari kerja yang tinggal dan menetap di Kota Palu.
Berkaitan dengan seminar ini, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang membuka seminar berharap dengan adanya hasil kajian analisis tersebut, bisa menjadi acuan bagi stake holder untuk memperbaiki indeks dalam setiap indikator kajian. (**)
