AyoTau, Palu – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyosialisasikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 kepada sejumlah pemangku kepentingan di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Sekretariat DPRD Sulteng tersebut melibatkan anggota DPRD, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, serta komunitas.
Pimpinan Bapemperda, Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota DPRD Sulteng hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam pemaparannya, Anggota DPRD Sulteng Mahfud Masuara, menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Propemperda 2027 memuat delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar daftar kumulatif terbuka. Rinciannya, lima Ranperda merupakan prakarsa DPRD dan tiga lainnya berasal dari prakarsa Pemerintah Daerah.
Selain itu, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka, yakni terkait APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.
Delapan Ranperda tersebut meliputi perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bantuan hukum, perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perilaku seksual, perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sementara itu, Pimpinan Bapemperda Sri Indraningsih Lalusu menegaskan bahwa setiap usulan Ranperda harus melalui kajian berdasarkan urgensi, kewenangan daerah, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, pembentukan Perda tidak sekadar menambah produk hukum daerah, tetapi harus memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat dilaksanakan.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Partisipasi pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperkaya substansi rancangan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sulawesi Tengah. (*)
