Aktivitas PT. PSM Berpotensi Robohkan Bendungan Ungkaya

AyoTau, Palu – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait, Rabu 3 April 2024. RDP itu dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat atas aktivitas PT. Putera Sejahtera Membangun (PSM) yang melakukan galian disekitar Bendungan Ungkaya.

Akibat aktivitas galian itu, terbentuk lubang besar didekat Bendungan Ungkaya yang sewaktu-waktu bisa membuat bendungan tersebut colaps.

Ironisnya, dalam RDP itu terungkap PT. PSM ini belum memiliki izin operasi untuk melakukan galian. PT. PSM baru mengantongi Izin Usaha Pertambangan Baru (IUP Tahap Eksplorasi Batuan). Tetapi fakta dilapangan, PT. PSM sudah melakukan operasional penggalian batuan.

“Berdasarkan keterangan dari pihak yang kami undang, harusnya PT. PSM belum bisa beroperasi karena belum ada izin operasionalnya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Sonny Tandra kepada sejumlah media usai RDP.

Dari RDP juga terungkap ada indikasi penyalahgunaan izin oleh PT. PSM. Sesuai penjelasan Inspektur Tambang, kata Sony, perusahaan yang baru mendapatkan izin eksplorasi dan langsung melakukan kegiatan opersional, merupakan pelanggaran. Perusahaan tersebut bisa disanksi lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM sudah mengingatkan dan menegur PT. PSM untuk menghentikan aktivitas penggaliannya, namun peringatan itu tidak diindakan. Bahkan ESDM juga sudah menyurat ke Polda Sulteng dan Polres Morowali atas perbuatan PT. PSM, namun tidak ada tindaklanjutnya.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah tidak menerbitkan izin operasional kepada PT. PSM sebelum lubang besar yang mereka timbulkan ditanam. Pasalnya, jika bendungan Ungkaya sampai colaps seperti Bendungan Puna Kiri, terdapat 1.400 hektar lahan yang dialiri air dari bendungan tersebut akan mengalami kerugian.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak, menambahkan, jika bendungan itu rusak, maka otomatis persawahan yang bergantung dari bendungan itu juga akan terancam.

Kalau dihitung-hitung, dari 200 hektar sawah saja dikali satu ton gabah per hektar dalam setiap kali panen, maka bisa menghasilkan Rp200 miliar. Belum lagi kalau harus membangun bendungan lagi, kalau ditaksir bisa mencapai sekitar Rp30 miliar,” ungkapnya.

Sementara untuk bendungan Puna Kiri saja, kata dia, pihaknya kesusahan mencari uang untuk membangun kembali. Sampai saat ini, kata dia, baru didapat anggaran sekitar Rp5 miliar untuk perencanaan.

“Kalau persoalan izin operasional adalah hak dan kewenangan Dinas ESDM untuk memberikan kajian kepada Dinas PMTSP, maka sebelum lobang ini teratasi, jangan pernah dilakukan kajian,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari tanggung jawab Dinas ESDM. Jika hal ini tidak diindahkan, maka Dinas ESDM telah melakukan pembiaran dan bisa dilaporkan.

“Karena kalau kita harus membangun lagi bendungan yang baru, tidak akan mungkin. Pembangunannya sebelumnya saja, sampai memakan waktu lima tahun baru selesai,” pungkasnya. (*win)

Komentar